Jasa Tirta I bersama Kejati Sumut MoU Dalam Penanganan Masalah Perdata dan TUN

Dok, foto penandatanganan MoU Perum Jasa Tirta dengan Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara

Liputan Indonesia || Medan - Perum Jasa Tirta (PJT) I bersama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) melakukan kerjasama terkait penanganan masalah perdata dan tata usaha negara (TUN). Sinergitas kerjasama itu dituangkan dalam nota kesepahaman atau MoU yang dilakukan di kantor Kejati Sumut. 

MoU ditandatangani oleh Kepala Kejati Sumut, IBN Wiswantanu dengan Manajer Utama Regional II PJT I, Ganindra Adi Cahyono. Penandatanganan juga disaksikan Direktur Operasional PJT I, Gok Ari Joso Simamora didampingi Kasubdiv Jasa ASA V/1, Mahendra Sitinjak. 

Seusai Mou, Simamora menyampaikan bahwa kerjasama bilateral ini bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan operasional PJT I di wilayah sungai Toba Asahan, terutama meminimalisir potensi munculnya perkara perdata dan tata usaha negara. 

"Kerjasama ini merupakan upaya sinergitas kedua lembaga untuk memberikan hasil terbaik dalam memberikan pelayanan prima pengelolaan sumberdaya air di Toba Asahan, sesuai amanah Pemerintah," jelasnya saat dikonfirmasi, Sabtu (27/3/2021). 

Dalam MoU tersebut, PJT I selaku pihak pertama dimungkinkan mendapatkan bantuan advokasi hukum dari Kejati Sumut selaku pihak kedua. Advokasi itu dalam bentuk bantuan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk melakukan pemulihan dan penyelamatan keuangan atau kekayaan atas aset PJT I. Termasuk advokasi hukum terkait sengketa dalam bidang TUN yang dihadapi PJT I. 

Kejati Sumut nantinya juga dapat memberikan bantuan hukum mewakili PJT I dalam perkara perdata dan TUN dalam proses litigasi maupun non litigasi. Perwakilan ini tentunya menunjuk pada surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. 

Selain itu, Kejati Sumut juga dapat memberikan pertimbangan atau pendapat hukum maupun pendampingan atas perkara Perdata dan TUN yang dihadapi oleh PJT I. Tindakan hukum lain juga diberikan Kejati Sumut yang bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga negara, instansi pemerintah maupun BUMN/BUMD di bidang Perdata dan TUN.  (Tjan/*)