Diduga Tak di Pasangnya lantai kerja Lean Concrete (LC) Rabat Beton Desa Wonogiri Alami Keretakan Serius

Liputan Indonesia || Pemalang, - Pembangunan jalan rabat beton di depan Kantor Kepala Desa Wonogiri, kecamatan Ampelgading, kabupaten Pemalang, Jawa Tengah menuai kontroversi setelah terjadi retakan-retakan pada proyek tersebut. 

Pada hari Minggu (2/7/2023), awak media melaporkan adanya tiga titik keretakan yang diduga disebabkan oleh pengerjaan yang kurang profesional.

Berdasarkan prasasti yang terpasang di lokasi proyek, pembangunan jalan rabat beton memiliki volume sekitar 136 x 5 x 0,20 meter. Dana desa sebesar Rp. 196.926.800 dan Bantuan Operasional Pemerintah (BOP) sebesar Rp. 3.073.200 digunakan untuk proyek ini, dengan total anggaran sebesar Rp. 200.000.000.

Ketika dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp, Kepala Desa Wonogiri, H. Heri Agus Sugiarto, menyebutkan bahwa retakan pada jalan rabat beton tersebut mungkin disebabkan oleh faktor tanah yang kurang stabil. 

Namun, ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai langkah yang akan diambil untuk memperbaiki keretakan tersebut.

Di sisi lain, seorang tokoh masyarakat di desa Wonogiri yang enggan disebutkan namanya mengharapkan pembangunan jalan rabat beton dilakukan sesuai dengan rencana anggaran belanja (RAB) yang telah disusun.

Ia menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat dalam proyek tersebut dan mendorong penggunaan tenaga lokal. Diharapkan proyek ini dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Karena dari pihak kepala desa enggan di temui untuk bersama-sama cek fisik di lapangan Selama 3 hari Rabu (5/7/2023)  muncul spekulasi keretakan Rigid Pavement (rabat beton ) tersebut di duga karena tidak di pasang, atau di kerjakan lantai kerja Lean Concrete (LC) dan juga bisa di duga mutu beton tidak sesuai spek.

Kami berharap kepada Para pihak yang berwenang dalam hal ini Inspektorat, atau pihak terkait lainnya agar bisa memeriksa kembali kegiatan tersebut (Rigid Pavement) terkait mutu beton tersebut dan apabila muncul ketidaksesuaian dan di sinyalir berpotensi merugikan negara maka APIP diharapkan bisa segera mengambil langkah sesuai dengan kaidah Rencana kerja dan syarat serta spesifikasi teknis yang telah di tentukan.Sehingga masyarakat sebagai pengguna manfaat bisa menikmati hasil dari pekerjaan tersebut serta negara juga tidak di rugikan. 

---

Penulis : SKM

Baca juga:
"Berita Terbaru Lainnya"

---